Prediksi bahwa Munas Bersama yang digagas Mahkamah Partai Golkar (MPG) menggunakan mekanisme TTG itu akan "layu sebelum berkembang", telah saya posting sebelumnya. (Baca Juga: Munas Rekonsiliasi Golkar: Layu Sebelum Berkembang). Kubu ARB, yang bersikukuh dengan pendekatan legal formal dan didukung oleh kekuatan riil di DPD I serta Parlemen, kini sudah berhasil menjebol pertahanan kelompok JK dan AL. Ini terbukti ketika Rapimnas Golkar yg berlangsung di Jakarta kemaren justru dihadiri oleh tokoh-tokoh TTG sendiri: BJ. Habibie dan JK, serta wakil Pemerintah: Menko Polhukam, Luhut Panjaitan (LP), Menkumham, Yasonna Laoly (YL); dan Mendagri Tjahjo Kumolo (TK). Acara yang tampak gebyar itu pun kemudian diakhiri dengan sebuah pernyataan dukungan Partai Golkar terhadap Pemerintah Presidan Jokowi (PJ). Inilah pukulan paling telak secara legal formal dan politik dari kubu ARB thd kubu AL dan TTG. Hasilnya: JK dan AL pun harus mengakui bahwa Munaslub merupakan pilihan paling afdol utk mengakhiri kegaduhan di dalam tubuh partai yang pernah berkuasa di masa Orba tsb!
Simak Berita di bawah ini:
Golkar Agung Laksono Sambut Rencana Munaslub Ical
CNN Indonesia -- Kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono menyambut baik rencana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pihak Aburizal Bakrie. Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Priyo Budi Santoso berpendapat kisruh dualisme kepemimpinan Partai Golkar dapat diselesaikan melalui forum munaslub.
Dia tak mempermasalahkan siapa kah nantinya yang akan menyelenggarakan munaslub. Menurutnya, munaslub harus berjalan secara demokratis dan melibatkan kedua belah pihak.
"Kalau Munas Riau sebagai patokan silakan saja. Kami bisa menerima sebagai kompromi," ujar Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Selasa (26/1).
Di Munas Riau 2009, Agung Laksono tercatat sebagai Wakil Ketua Umum dan Priyo Budi Santoso menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat.
Dia mengapresiasi pernyataan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, yang tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum. Karenanya, dia mendukung diselenggarakannya Munaslub paling lambat pada Juni 2016.
Dia meyakini hal itu dapat dilakukan karena sudah samanya keinginan dua belah kubu menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinan.
"Saatnya bergandengan tangan. Munaslub jadi ajang rekonsiliasi total. Tidak ada kubu-kubuan dan saatnya menyudahi konflik," katanya.
Sambutan baik atas rencana penyelenggaraan Munaslub juga diberikan Sekretaris Jenderal kubu Agung Laksono, Zainudin Amali. Menurutnya, pemerintah dapat mengeluarkan surat pengesahan sementara atas kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009.
"Kepengurusan Riau nantinya bisa diberi limitasi waktu melaksanakan Munas, paling lambat Juni 2016. Di dalamnya tentu harus mengikutsertakan semua pihak," kata Zainudin Amali.
Dia mengatakan pihaknya dapat menerima penyelenggaraan Munaslub karena adanya kepastian dilibatkanya kedua belah pihak yang berseteru. Hal itu terlihat dari hadirnya Wakil Presiden sekaligus Ketua Tuim Transisi Golkar Jusuf Kalla di penutupan rapimnas kemarin.
"Ada tim transisi yang memandu agar Munas adil, transparan, akuntabel dan demokratis," ucapnya.
Di penutupan rapimnas kemarin (25/1), hadir pula Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Dia mengatakan dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat keputusan pengesahan kepengurusan Golkar yang bersifat rekonsiliasi. (CNN Indonesia, 26/1)
Jika Munaslub benar-benar terselenggara, maka ARB dan kubunya bisa dipastikan akan kembali memegang supremasi DPP Golkar. Kendati ARB telah berjanji tidak akan maju lagi sebagai calon Ketum DPP, tetapi tampaknya telah dipersiapkan sebuah jurus ampuh yang akan membuat sang konglomerat bisa mengontrol DPP, yaitu penguatan peran dan kewenangan Dewan Pertimbangan (Wantim) DPP Golkar. Dengan jurus ini, bisa saja model Wantim Golkar masa Orba dulu, yg dijabat oleh Presiden Suharto, akan muncul lagi dengan wajah baru. Sangat kecil kemungkinan bahwa ARB lantas surut dari panggung kekuasaan di elite DPP Golkar paska Munaslub nanti. Akan halnya 'nasib' kubu AL dan kelompok TTG- JK, tentu akan ditentukan oleh para pemenang perang.
Kemenangan kubu ARB juga membuat Pemerintah PJ bisa bernafas agak lega. Jika hasil Rapimnas Golkar dan gagasan Munaslub diterima semua pihak sebagai kompromi politik, maka Pemerintah tinggal ketok palu saja utk memberikan legitimasi legal formal. Tambahan lagi, dengan gagalnya Munas Bersama yang direkayasa TTG di bawah JK, maka keseimbangan politik di Istana pelan tapi pasti akan berangsur kian menguat.
Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam
0 Response to "Kembalinya Supremasi ARB Pasca Rapimnas Golkar"