Duh... Repotnya (Presiden Jokowi) Tuh, di Partai

TER-INTIP | Pasca keputusan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG), tampaknya Presiden Jokowi (PJ) harus melakukan konsolidasi agar riak-riak ketidakpuasan bida dikanalisasi dengan cepat dan tuntas. Selain yang terkait dengan KPK, yang tak kalah penting adalah terkait dengan respon-respon miring di internal PDIP. Suka atau tidak Presiden Jokowi dan PDIP itu ibarat ikan dengan air dalam arti bisa dibedakan tetapi tak terpisahkan. Jika PDIP yang merupakan parpol utama pendukung pemerintahan Presiden Jokowi ternyata tidak solid tentu akan memperkeruh situasi dan bisa menjadi penghalang bagi jalannya pemerintahan beliau dan bisa menjadi ancaman bagi stabilitas polkam.

Ketum PDIP, Megawati memasuki mobilnya usai bertemu dengan Presiden Jokowi dan sejumlah politikus lainnya di rumah dinas Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, 14 Februari 2015. Acara dilanjutkan dengan makan siang di Soto Gading. TEMPO/Ahmad Rafiq

Sayangnya, beberapa hari ini kabar yang beredar di media masih terkesan kurang solidnya parpol pendukung utama dalam menyikapi keputusan Presiden Jokowi. Terlepas dari kesahihan kabar-kabar tsb, tetapi sulit untuk menepis begitu saja kecurigaan publik bahwa elit PDIP belum utuh mendukung pembatalan BG sebagai Kapolri. Munculnya statemen-statemen kekecewaan terhadap Presiden Jokowi dan bahkan gagasan interpelasi jelas merupakan indikator penting dari ketidak solidan tsb. Ini jelas tak bisa dibiarkan terlalu lama apalagi ajang sidang DPR untuk membicarakan cakapolri baru masih cukup lama. Ini tentu bisa membuka peluang digorengnya masalah pencalonan Badrodin Haiti (BH) menjadi isu politik yang serius padahal sejatinya biasa-biasa saja.

Ada Kabar PDIP Rancang Pelengseran Jokowi, Ini Kata Baskara
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Baskara menepis kabar bahwa dia mengusulkan impeachment atau pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kabar tersebut berkaitan dengan pertemuan sejumlah kader PDIP di rumah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis pekan lalu.

"Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Saya pastikan keliru!" kata dia dengan nada tegas, saat dihubungi Tempo, Ahad, 22 Februari 2015. Pertemuan yang berlangsung di rumah Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, itu dihadiri oleh Ahmad Baskara, Dwi Ria Latifa, dan Herman Heri. Baskara menegaskan pertemuan itu merupakan diskusi rutin.

Tak ada yang istimewa dalam pertemuannya dengan elite PDIP dan Mega. "Tidak ada panggilan khusus. Kamis lalu kebetulan kami sedang piket untuk menemani Bu Mega di rumahnya," ujar dia.

Mereka, kata Baskara, berdiskusi tentang perkembangan politik nasional. Salah satunya soal pembatalan pelantikan Budi dan pengangkatan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. "Sebagai partai politik, itu lumrah, kan. Kami hanya berdiskusi biasa," ujar dia.

Baskara menjelaskan hingga saat ini partainya belum mengambil sikap atas keputusan Jokowi tersebut. Menurut dia, keputusan Jokowi itu rawan kontroversi, terutama di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, DPR telah menyetujui Budi menjadi Kapolri melalui uji kelayakan dan kepantasan.

"Jangan sampai DPR menggunakan hak angket, hak jawab, atau bahkan interpelasi. Itu yang kami diskusikan," tutur dia. Hingga saat ini, PDIP belum menjelaskan sikap fraksinya, apakah akan menyetujui Badrodin menjadi Kapolri atau tidak.

Hal terpenting saat ini, kata Baskara, adalah menyiapkan jawaban kepada DPR atas keputusan Jokowi itu. Jokowi dinilai tidak mengambil tindakan apa pun atas terpilihnya Budi Gunawan. Kata dia, seharusnya Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan pelantikan Budi. "Kami tunggu penjelasan Presiden." (Dikutip dari Tempo.Co, Senin, 23/2/15)

Presiden Jokowi perlu ikut melakukan konsolidasi internal elit PDIP, terutama memberikan pengertian kepada kubu penolak bahwa keputusan beliau adalah yang paling rasional dan kompromi yang terbaik. Kalaupun masih ada ketidakpuasan tidak elok jika dibeber dipublik yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai spekulasi dan kontra spekulasi yang merugikan. Selain itu bagaimanapun juga peran dan pengaruh Megawati harus diperhitungkan oleh Presiden Jokowi dan pendukungnya. Komunikasi politik antara kedua petinggi ini sangat menentukan terhadap arah dan hasil relasi Presiden Jokowi dengan parpol tsb di kemudian hari.

Dan repotnya jika relasi Presiden Jokowi-PDIP mengalami distorsi berkepanjangan, kedua pihak akan sama-sama dirugikan secara politik. Presiden Jokowi akan mengalami hambatan dalam menjalankan program-program beliau dan Kabinetnya karena selalu dibayangi potensi kemacetan di DPR. Sedangkan PDIP akan menghadapi krisis legitimasi dari publik jika dirinya dianggap sebagai pihak yang bertanngungjawab terhadap kemacetan (gridlock) program pemerintah Presiden Jokowi. Sebelum semuanya terlambat, kedua kubu harus segera bersatu. Rakyat juga yang akhirnya menjadi korban perseteruan kepentingan para elit partai tsb.

Penulis: Prof. Muhammad AS Hikam dalam Akun Facebook Pribadinya.